Rapat Rutin KPU Kabupaten Wajo Bahas PKPU Kampanye

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo, setiap pekannya mengagendakan rapat rutin. Rapat ini selain bertujuan untuk mengupdate informasi terkait perubahan-perubahan regulasi, juga bertujuan memikirkan bagaimana langkah strategis yang akan dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaran Pilkada 2018 mendatang.

Rapat yang  berlangsung di aula Kantor  KPU Wajo ini, dihadiri oleh komisioner  KPU dan Sekretaris KPU bersama Kepala Sub setiap bagian dan staf. Rapat yang berlangsung  Selasa 25 Oktober 2016
ini, memaparkan bagaimana metode dan mekanisme kampanye  sesuai dengan PKPU No. 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PKPU No 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Beberapa hal pokok disampaikan, seperti  fasilitasi Kampanye oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota   meliputi: a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;  penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;  pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau  iklan di media

massa cetak dan/atau media massa elektronik.

Selain itu,  Desain dan materi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon  dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang  tidak menjadi pengurus partai politik.

Setiap Bahan Kampanye  apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp25.000,00 (dua puluhlima ribu rupiah).  Penyebaran Bahan Kampanye dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.

Kemudian, pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan, ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;  dan  alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150 % (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal yang ditetapkan oleh KPU, sementara bahan kampanye dapat dicetak paling banyak 100 % (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan.

“Namun komposisi dari batasan bahan kampanye dan alat peraga kampanye ini, tergantung dari ketersediaan anggaran yang dialokasikan oleh Pemda Wajo,” pungkas Andi Bustamin SH MH, Sekretaris KPU Wajo menutup rapat pembahasan PKPU terkait metode dan mekanisme kampanye.(PPID-PU)