Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Wajo, setiap pekannya mengagendakan rapat rutin. Rapat ini selain
bertujuan untuk mengupdate informasi terkait perubahan-perubahan regulasi, juga
bertujuan memikirkan bagaimana langkah strategis yang akan dilakukan pada
setiap tahapan penyelenggaran Pilkada 2018 mendatang.
Rapat yang berlangsung di aula Kantor KPU Wajo ini, dihadiri oleh komisioner KPU dan Sekretaris KPU bersama Kepala Sub
setiap bagian dan staf. Rapat yang berlangsung
Selasa 25 Oktober 2016
ini, memaparkan bagaimana metode dan mekanisme kampanye sesuai dengan PKPU No. 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PKPU No 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
ini, memaparkan bagaimana metode dan mekanisme kampanye sesuai dengan PKPU No. 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PKPU No 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
Beberapa hal pokok disampaikan,
seperti fasilitasi Kampanye oleh KPU
Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meliputi: a. debat publik atau debat terbuka
antar Pasangan Calon; penyebaran Bahan
Kampanye kepada umum; pemasangan Alat
Peraga Kampanye; dan/atau iklan di media
massa cetak dan/atau media massa elektronik.
Selain itu, Desain dan materi Bahan Kampanye yang
difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota maupun yang
dicetak oleh Pasangan Calon dilarang
mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
dan/atau pihak lain yang tidak menjadi
pengurus partai politik.
Setiap Bahan Kampanye apabila dikonversikan dalam bentuk uang
nilainya paling tinggi Rp25.000,00 (dua puluhlima ribu rupiah). Penyebaran Bahan Kampanye dilakukan pada
Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat
umum.
Kemudian, pasangan Calon dapat
menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan, ukuran Alat Peraga Kampanye
sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
dan alat Peraga Kampanye dapat
dicetak paling banyak 150 % (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal
yang ditetapkan oleh KPU, sementara bahan kampanye dapat dicetak paling banyak
100 % (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan.
“Namun komposisi dari batasan
bahan kampanye dan alat peraga kampanye ini, tergantung dari ketersediaan
anggaran yang dialokasikan oleh Pemda Wajo,” pungkas Andi Bustamin SH MH,
Sekretaris KPU Wajo menutup rapat pembahasan PKPU terkait metode dan mekanisme
kampanye.(PPID-PU)
