KPU Wajo Unofficial Web

website KPU Wajo

Sikapi Perubahan Regulasi, KPU Kabupaten Wajo Sosialisasi Dengan Insan Pers Bertajuk Media Gathering



KPU WAJO -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo mengadakan sosialisasi dengan para insan pers di Bumi Lamaddukelleng, hari Kamis, 20 Oktober 2016, bertempat di aula KPU Kabupaten Wajo. Sosialisasi ini bertajuk media gathering. Acara ini dihadiri oleh para rekan-rekan jurnalis yang terhimpun dalam organisasi kewartawanan, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Wajo (IJW), Radio Suara As'adiyah, PPWI, Warta Nusantara, dan seluruh komisioner KPU Wajo bersama Sekretaris KPU Wajo.

Kegiatan ini terlaksana sebagai bagian komitmen dari Divisi Sosialisasi KPU Wajo.  Haedar, S.Pdi, Komisioner KPU Wajo yang
membidangi Divisi Sosialisasi, mengungkapkan, bahwa sosialisasi selain dilakukan pada tingkat profesi seperti jurnalis, juga akan menyasar beberapa segmen lainnya seperti pemilih pemula, pemilih perempuan, disabilitas, dan marginal.



"Sejauh ini kami sudah menyiapkan sosialisasi untuk menyentuh segmen pemilih pemula.
Karena pemilih pemula ini, memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Jadi, kami rencanakan melakukan sosialisasi di tingkat SMA/SMK, dan Aliyah se-Kabupaten Wajo," ungkap Haedar, S.Pdi, yang juga mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Wajo ini.


Sementara itu, dalam sosialisasi sebelumnya,  mencuat beberapa hal seperti, perubahan peraturan perundang-undangan. Sejak Perpu No 1 Tahun 2015 Tentang TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG kemudian ditetapkan menjadi UU No 1. Tahun 2015, masih ditemukan celah hukum, sehingga dilakukan perubahan terbatas terhadap UU sebelumnya, kemudian lahirlah UU No. 8 Tahun 2015 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, selanjutnya masih ada celah hukum melalui pengujian judicial review di Mahkamah Konstitusi yang melahirkan UU NOMOR 10 TAHUN 2016.

Penjabaran dari Undang-undang ini melahirkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan petunjuk teknisnya. Sejauh ini PKPU juga mengalami perubahan terbatas seiring dengan perubahan UU. Tentu di tingkat KPU Kabupaten/kota hanya sebatas melaksakan tugas sesuai UU dan PKPU yang ada, bukan sebagai regulator pada tingkat kebijakan nasional.

 

Menurut Ketua KPU Wajo, Ir. Hj. Andi Nurwana, M.Si, pointnya adalah KPU sebagai lembaga yang dituntut independensi dan integritasnya, akan terus dan bekerja keras untuk meningkatkan ferformanya. "Ada beberapa target yang ingin dicapai yakni menyiapkan secara cermat tahapan persiapan penyelenggaraan pemilihan, melaksanakan dengan baik setiap tahapan penyelanggaraan pemilihan (Pelaksanaan), dan melakukan evaluasi terhadap tahapan persiapan dan pelaksanaan, dengan membuat Daftar Inventarisasi Masalah," ungkap Hj. Andi Nurwana.


Pada kesempatan tersebut, jajaran media memberikan dukungan penuh kepada KPU Wajo untuk menyiapkan sebaik mungkin penyelenggaran Pilkada serentak untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo 2018 mendatang. "Tentu dengan mengestimasi tahapan yang ada, maka beberapa tahapan persiapan dan pelaksanaan sudah berjalan pada 2017 mendatang," ujar Hj. Andi Nurwana, M.Si.


Hj. Andi Nurwana menambahkan, bahwa besaran anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo 2018 sudah diajukan ke Pemda Wajo sebesar Rp 42,9 Miliar lebih. Tentu anggaran sudah dikalkulasi dengan harga pasar yang ada dan tingkat kebutuhan dan kerumitan tahapan yang akan dilaksanakan. 

Terkait besaran anggaran ini, menurut Abdul Muis, Ketua IJW, pihaknya memberikan dukungan penuh, terlebih lagi bila melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah memang mutlak diback-up oleh dana yang mencukupi dan memadai. "Kami dukung penuh, tentu saja asal proporsional," ujar Abdul Muis. (PPID/pu)
Gambar tema oleh Ollustrator. Diberdayakan oleh Blogger.