KPU Kabupaten Wajo Laksanakan Rakor Pemutakhiran Daftar Pemilih Semester II Tahun 2016



Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan tahun 2016 merupakan program Komisi Pemilihan Umum secara nasional, baik daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2017 maupun daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2018, serta tentunya pemilu nasional pada tahun 2019. Tujuan utama dilaksanakannya pemutakhiran daftar pemilih berkelajutan tahun 2016 ini adalah agar daftar pemilih yang telah digunakan pada Pemilu sebelumnya tetap dilakukan pemutakhiran dan di up date setiap saat, sehingga Komisi Pemilihan Umum memiliki daftar pemilih yang komprehensif yang siap digunakan pada pemilihan umum nantinya.
Setelah melaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester I yang diawali dengan meminta data-data pendukung dalam pemutakhiran daftar pemilih kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Wajo. Selanjutnya dilakukan kunjungan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo.
Selanjutnya dilaksanakan rapat koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2016. Rapat koordinasi dilaksanakan pada hari Senin, 5 Desember 2016 di Aula KPU Kabupaten Wajo. Rapat koordinasi dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Wajo dengan menjabarkan mengenai proses pemutakhiran daftar pemilih pemilu serta pentingnya pemutakhiran daftar pemilih sebagai sumber kegiatan pemilu. Ketua KPU Kabupaten Wajo juga menjelaskan tujuan dilaksanakan rapat koordinasi untuk merangkum informasi sehingga tidak terlalu banyak bias data dalam pemilihan umum nantinya. Dengan melihat data awal yang ada maka diperkirakan pada bulan juni 2018 saat pemilihan kepala daerah jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Wajo disekitaran kurang lebih 390.000 – 400.000 pemilih dengan memperhatikan perubahan mutasi penduduk yang pindah domisili dan meninggal dunia.
Ketua KPU Kabupaten Wajo juga mengapresiasi kerja sama KPU dengan Dinas Kependudukan dan Capil selama ini yang terjalin baik. Terlebih dalam masa persiapan pemilihan kepala daerah tahun depan yang membutuhkan koordinasi yang lebih erat antar stake holder. Apalagi di Kabupaten Wajo terdapat penambahan 14 Desa sehingga yang sebelumnya jumlah desa/kelurahan adalah 176, saat ini menjadi 190 desa/kelurahan. Namun dari 14 desa hasil pemekaran, yang melaksanakan pemisahan data penduduk dari desa induk dengan desa pemekaran baru 1 desa yaitu desa Tonrong Tengnga di Kecamatan Pammana.
Selanjutnya perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo yang diwakili oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk menjelaskan bahwa saat ini Dinas Kependudukan dan Capil sedang giat-giatnya melakukan pendataan penduduk. Data Kabupaten Wajo yang wajib KTP saat ini adalah 345.000 jiwa, namun yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik berjumlah 78.000 jiwa. Langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka pendataan dan perekaman wajib KTP dengan antara lain pemeriksaan KTP di pusat keramaian dan pasar-pasar serta sosialisasi, turun ke sekolah-sekolah SMA sederajat untuk melakukan perekaman KTP Elektronik serta melakukan kebijakan untuk usia 16 tahun didaftar sebagai wajib KTP namun belum melaksanakan pencetakan KTP. Data yang dimiliki oleh Disdukcapil Kabupaten Wajo terhubung dengan server di pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.

Upaya lainnya yang dilaksanakan oleh Disdukcapil adalah dengan melakukan pendataan penduduk yang meninggal dunia dengan pendataan dilokasi pemakaman desa-desa sehingga dengan segera dapat dilakukan proses akta kematian dengan berbekal surat keterangan dari desa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengharapkan masyarakat pro aktif dalam pelaporan pindah domisili, meninggal dunia maupun kelahiran serta memperhatikan akan pentingnya Kartu Keluarga (KK) dan KTP.
Selanjutnya perwakilan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa/Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Wajo menjelaskan bahwa berdasarkan Perda Nomor 1 dan 2 Tahun 2013 memutuskan bahwa terdapat 14 penambahan desa pemekaran yang terdapat di Kecamatan Pammana dan Kecamatan Pitumpanua. Telah dilakukan langkah-langkah untuk pendataan penduduk yaitu dengan penunjukan kepala desa sementara untuk mendata penduduk antara desa induk dan desa pemekaran.
Pembicara selanjutnya adalah Sudirman Meru, anggota DPRD Kabupaten Wajo sekaligus Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN), mengapresiasi pelaksanaan rapat koordinasi yang merupakan langkah prefentif untuk menghilangkan pandangan negative masyarakat berkenaan dengan data pemilih dan data pemilihan umum lainnya. Dengan dilaksanakannya Rapat Koordinasi ini antara KPU Kabupaten Wajo dengan Dinas Kependudukan dan Capil sehingga bisa mendapatkan data yang valid untuk pegangan masyarakat dan partai politik  untuk langkah kedepannya. Mengharapkan ada penjelasan data dari Disdukcapil dan BPS dalam penggunaan data penduduk, juga perlunya sosialisasi untuk menghindari persepsi negative masyarakat mengenai data pemilu.

Tokoh masyarakat yang hadir yaitu Baharuddin Ballutaris memberikan pandangannya dengan mengapresiasi KPU Kabupaten Wajo melaksanakan rapat koordinasi sebagai usaha mengkonfirmasi data kependudukan, sebab data yang selalu dipermasalahkan adalah data kependudukan. Dibutuhkan langkah konkret agar ada sinkronisasi data penduduk. Sumber masalah yang berasal dari data penduduk sehingga muncul berbagai sorotan dan fitnah dalam pemilihan umum. Diharapkan data penduduk tertata rapi dalam pendataan. Dengan masih adanya 78.000 jiwa yang belum melakukan perekaman, Disdukcapil pro aktif dalam perekaman KTP elektronik sehingga data 78.000 menjadi jelas meninggal dunia atau pindah domisili atau belum melakukan perekaman KTP. Sehingga akan mendapatkan data yang konkrit untuk menghidari sorotan dari berbagai pihak. Ketua Komisi I DPRD Kabupatn Wajo Rifai juga memberikan pandangannya dengan memaparkan hasil konsultasi di Kementerian Dalam Negeri RI. Juga mengharapkan Disdukcapil mengambil data-data pendudukn di 2 Kecamatan yang melakukan pemekaran desa serta mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu.

      Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sepanjang tahun ini akan terus melakukan koordinasi dengan stake holder yang terkait, serta melakukan pemutakhiran data dengan menggunakan data yang ada untuk diolah agar mendapatkan gambaran daftar pemilih yang akurat sehingga dalam pilkada tahun 2018 nantinya memiliki daftar pemilih yang akurat, mutakhir serta konfrehensif sehingga kualitas pemilihan umum menjadi terus meningkat.