KPU Wajo Unofficial Web

website KPU Wajo

Media Center KPU Kabupaten Wajo





   Keterbukaan Informasi Publik telah menjadi mainstream dalam penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia. Perkembangan ini dimulai dengan lahirnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik (KIP). Alasan yang mendasari lahirnya regulasi ini adalah; (i) bahwa informasi merupakan Hak Asasi Manusia, (ii) keterbukaan informasi juga ditujukan untuk mengoptimalkan pengawasan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik, serta (iii) guna memberikan kepastian hukum bagi publik untuk mendapatkan informasi. Dengan demikian, Keterbukaan Informasi Publik turut menjadi isu penting dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia.
Amanat untuk menerapkan Keterbukaan Informasi Publik ini menuntut Penyelenggara Pemilu agar memahami dan menerapkan pengelolaan informasi publik berdasarkan 4 kategorisasi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 9 Pasal 10 dan Pasal 11 UU No. 14 Tahun 2008, yaitu:
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta.
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
4. Sebagai tambahan, terdapat juga Informasi yang dikecualikan (Pasal 17).

Regulasi tersebut mengatur secara rigid persoalan Informasi Publik, misalnya informasi apa yang harus disajikan dan bagaimana cara menyajikannya agar dapat diakses oleh publik secara luas. Dalam penyajian informasi publik, UU KIP menempatkan Pemerintah dalam posisi aktif, bukan pasif. Kendati institusionalisasi UU KIP belum teraplikasi ke seluruh aspek pemerintahan, namun penting bagi setiap lembaga pemerintahan, terutama seluruh jajaran Penyelenggaraan Pemilu, untuk segera menginisiasi pelaksanaannya. Caranya adalah dengan mewujudkan kelembagaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah) di KPU terkait. Namun mengingat proses pembentukan yang 7 tidak mudah, maka sekurang-kurangnya Penyelenggara Pemilu dapat mengoptimalkan peran dan fungsi PPID melalui penyediaan dan pelaksanaan Media Center. Dengan demikian, kebutuhan informasi bagi masyarakat dapat terpenuhi.

DINAMIKA INFORMASI PUBLIK

   Data dan informasi, dalam format Pendidikan Pemilih biasanya sampai kepada masyarakat melalui media Pelatihan, FGD (Focus Group Discussion), Pertemuan Publik, papan pengumuman/reklame atau aktivitas lapangan lainnya. Namun di era informasi seperti ini, penyampaian informasi melalui media online merupakan pilihan yang sangat strategis, karena sangat efisien dan cukup efektif dibandingkan dengan cara konvensional bila ditinjau dari beberapa sudut pandang. Sejauh ini, Penyelenggara Pemilu sudah menunjukkan keseriusannya dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Untuk melaksanakan Pasal 9, 10 dan 11 UU KIP, Penyelenggara Pemilu juga telah membuat website resmi guna memastikan informasi kepemiluan dapat dengan mudah diakses masyarakat secara online.
Banyak hal yang berkaitan erat dengan informasi kepemiluan, seperti sistem, manajemen, aktor, penegakan hukum kepemiluan dan lain sebagainya. Semua informasi tersebut penting untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat, terutama pemilih. Juga penting bagi masyarakat untuk memahami isu perempuan, kelompok disabilitas dan marginal, bahkan memahami peran KPU dan para stakeholder itu sendiri. Hal ini sangat bermanfaat guna menumbuhkan sensitivitas publik terhadap partisipasi dan pemantauan dalam tahapan Pemilu. Dengan media yang telah ada, data dan informasi yang dimaksud semestinya dapat dengan mudah disajikan melalui website resmi Penyelenggara Pemilu. Namun hingga kini, informasi informasi dimaksud belum berhasil dihadirkan secara optimal.
Faktornya beragam, misalnya karena kekhawatiran atau keraguan untuk menyajikan data dan informasi, kurangnya pengetahuan tentang data dan informasi yang mesti disampaikan kepada publik, data dan informasi tersebut belum terkelola dengan baik akibat disiplin pengarsipan yang belum kuat, data dan informasi tersebut memang tidak tersedia, ada harapan imbal jasa dari oknum pengelola data dan informasi yang dimaksud, atau tidak adanya anggaran untuk menyampaikan informasi tersebut kepada publik secara inisiatif. Terkait dengan kekhawatiran dalam berbagi data dan informasi, ini disebabkan karena internalisasi UU KIP kedalam Penyelenggara Pemilu belum maksimal. Akibatnya, masih didapati Penyelenggara Pemilu yang menganggap dokumen-dokumen tertentu rahasia, seperti profil dan laporan keuangan KPU terkait, profil dan laporan keuangan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu, profil Peserta Pemilu, DPT, dan informasi penting lainnya.
Itu sebabnya, sangat penting bagi Penyelenggara Pemilu untuk mendalami kembali kategorisasi informasi yang dimuat dalam UU No. 14 Tahun 2008. KPU RI juga telah 9 mengeluarkan PKPU No. 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum untuk menegaskan kembali semangat keterbukaan informasi di lingkungan Penyelenggara Pemilu. KPU RI juga pernah merinci data dan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Penyelenggara Pemilu dalam PKPU No. 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU. Dengan mendalami kembali regulasi terkait, maka Penyelenggara Pemilu akan mendapatkan konfidensi yang cukup untuk menyajikan data dan informasi kepada publik. Hal ini juga dapat membantu pengayaan materi data dan informasi yang wajib disajikan oleh Penyelenggara Pemilu dalam website resminya. Dengan pemenuhan informasi yang optimal, selain memperkuat kredibilitas penyelenggara dalam menyelenggarakan Pemilu, juga dapat mendorong meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. sumber

Tidak ada komentar

Gambar tema oleh Ollustrator. Diberdayakan oleh Blogger.